Yudi Helfi

Dua hari yang lalu, saya menemui Mas Abdul Hakam Naja, anggota DPR RI Fraksi PAN. Pembicaraan kita sebenarnya lebih terfokus seputar perkembangan International Islamic Federation of Students Organisation (IIFSO) yang segera akan menyelenggarakan 2nd Regional Meeting untuk Regional Asia Pasific di Malaysia. Secara gamblang, mas Hakam menceritakan pengalaman-pengalaman pentingnya di IIFSO -beliau mantan Financial Secretary IIFSO- yang mungkin penting untuk kami yang saat ini masih beraktifitas di Ormas Pelajar. Tanpa direncanakan, pembicaraan nyerempet juga ke PP 37/2006.

Secara pribadi, aku belum membaca PP 37 tesebut walaupun orang-orang mulai ramai membincangkannya bahkan informasi seputar itu mulai melambak. Tapi yang kutangkap, PP itu mengatur sesuatu yang berkait keuangan anggota DPRD dimana, jika PP itu diberlakukan, maka anggota DPRD akan dilamun uang bahkan dapat basigodencak diatas uang itu. Inilah yang jadi pasal. Banyaknya uang di kantong anggota Dewan membuat marah dan merah telinga rakyat. Masak di saat rakyat sedang sulit-sulitnya, anggota Dewan malah memperkaya diri. Ini sangat tidak berperikesensitifan! Demikianlah reaksi yang bermunculan.

Mas Hakam lalu bercerita bahwa ada wartawan yang berseru padanya, "Enak ya, sekarang dapat duit banyak gara-gara PP 37." Tentu saja statemen itu dibantah Mas Hakam karena PP itu untuk DPRD bukan DPR-RI. "Wartawan sepertinya tidak memperhatikan itu sehingga masyarakat menjustifikasi kita padahal itu untuk DPRD, bukan DPR!" Katanya.

Memang terkadang orang suka menyamakan parlemen. Antara DPRD dan DPR dianggap sama saja begitu juga antara DPRD Propinsi dengan DPRD Kabupaten. Sering pula tercitra, jikalau ada yang kontroversial di DPRD Kabupaten tertentu, maka perilaku itu digeralisir sebagai perilaku parlemen secara keseluruhan di Indonesia -termasuk DPD. Lebih lucu lagi, kesalahan anggota parlemen secara personal -seperti perzinaan yang dilakukan YZ- dicitrakan sebagai kadar moralitas agregat parlemen. Payah!

Kemarin, saya ketemu lagi dengan anggota DPRD Kabupaten di Sumatera. Nah ini dia yang diuntungkan. Tapi apa yang mereka katakan? "Kami tidak mengerti, yang bikin PP itu pemerintah, bukan kami dan sampai sekarang kami tidak menerima uang itu tapi mengapa kami yang di sumpah serapahi?"

Menurut saya ini menarik untuk dikaji. Mengapa anggota DPRD yang belum menerima uang, dan bukan orang yang membuat aturan (PP dibuat oleh pemerintah/presiden) yang disalahkan? Bukankah Presiden lebih layak dihujat untuk ini? Anggota DPRD hanyalah korban dalam kasus ini. Sungguh tindakan Blame The Victim.

Saat ini memang pantas kita bertanya tentang motif pemerintah melakukan ini. Anggota DPRD Kabupaten yang bertemu dengan saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah langkah politis yang dibuat pemerintah untuk menjatuhkan citra DPRD. PP 37 adalah "titian barakuak" sebagai jebakan kepada anggota DPRD. Motif apa ini? Apakah pemerintah ingin membuat Bupati/Walikota/Gubernur kembali menjadi penguasa tunggal seperti zaman orde baru? Ataukah pemerintah ingin menjatuhkan anggota DPRD dengan tujuan penyederhanaan partai-partai? Ataukan pemerintah pusat menyesal memberikan Otoda lalu dengan cara licik ingin menarik lagi Otoda ke pusat?

Gejala-gejala ini telah Tampak. UU no 22/1999 yang menjanjikan otonomi lebih besar telah dicabut. Hak DPRD menyusun anggaran dikudeta dengan PP 110/2001, hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah dihilangkan dengan menghapus LPJ dan mengganti dengan LKPJ. DPRD dijadikan lembaga pengawas tak bertaji bak macan ompong lalu dimandikan dengan segenap tuntutan dan harapan serta desakkan agar ia lebih bernyali. Bagaimana mungkin? Tindakan ini sama saja dengan mencabuti semua taring dan kuku macan, lalu menghadapkan ke arena pertarungan dengan kesatria bertombak tajam, perisai yang kuat dan sebilah belati di pinggang. Gila!

Media sepertinya juga turut campur untuk kasus ini. pemberitaan jelas sangat tidak berimbang sehingga menguntungkan pemerintah. Sekarang, pemerintah dapat satu poin lagi: revisi PP 37. Rakyat lalu menganggap pemerintah sebagai pemerintahan berhti rakyat denga mencabut PP itu padahal pemerintahlah sebenarnya yang membuat gara-gara, lalu berpura-pura sebagai pahlawan.

Saya jadi ingat kisah Pak Belalang; mencuri kerbau di malam hari lalu menjadi pahlawan penemu kerbau di siang hari.

Dunia memang udah tua...